Detail Berita

Dispendik Sosialisasikan Permendikbud 6 Tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan BOS Reguler

PemkabMalang,Dispendik - Juknis BOS 2021 kembali diperbarui dengan Permendikbud 6 tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS Reguler. Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian penuturan Kepala Bidang SD Bapak Drs. Ahmad Wahid Arif, MM saat memberikan materi pada kegiatan Sosialisasi Penggunaan BOS Tingkat SD di Aula Raden Panji Senin (24/05).

"Dana BOS Reguler dalam Permendikbud 6 tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Permendikbud 6 tahun 2021 memiliki latar belakang untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan Pendidikan," ujarnya.

Abah Wahid - Sapaan akrab Bapak Wahid - menyampaikan Sekolah Penerima Dana BOS Reguler terdiri dari  SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLB dan SMK. Sekolah sebagaimana dimaksud tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yakni mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah sampai dengan tanggal 31 Agustus, memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik, memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik, memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir, dan tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama.

"Persyaratan jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan bagi Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB, sekolah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan sekolah lain. Sekolah yang dikecualikan dari persyaratan diatas harus diusulkan oleh kepala Dinas kepada Menteri,"tambahnya.

Dijelaskan, Sekolah menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi komponen Penerimaan Peserta Didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran; pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau pembayaran honor.

"Sekolah menentukan komponen penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan kebutuhan sekolah,"pungkasnya.

 

 

Berita Lain