Galeri Kegiatan

Interaksi Terkini

Sampai kapan belajar online dari rumah ini terus dilakukan??? Apa tidak bisa dibuat Sistem seperti tsb dibawah ini? Kalau Sistem Belajar Mengajar saat Pandemi dibuat seperti ini... Umpama dalam satu kelas ada 30 siswa, jam pelajaran satu hari 6 jam (sdh termasuk istirahat). Karena pandemi, dibuat 2 gelombang, tiap gelombang masuk 3x dlm seminggu, dan jam pelajaran dimampatkan jadi 2-3 jam, juga wajib bawa bekal Dr rumah. Istirahat untuk makan bekal dilakukan dlm kelas dg pengawasan guru, serta anak2 tetap dilarang terlalu dekat dg temannya, selesai jam pelajaran, pulang langsung dijemput orang tua... Masker Dan hand sanitizer tetap digunakan Dan screening suhu badan waktu mau masuk kelas tetap dilaksabakan. Karena kebanyakan dari orangtua merasa belajar online ini kurang efektif... Terima kasih
  • Ibu Melany
  • 2020-07-14 14:37:34
  • Interaksi

Tanggapan

Terimakasih atas masukannya. Saya akan menyampaikan ke pejabat yang menangani hal tersebut.

dispendik - 2020-07-15 09:31:16


Terima kasih atas saran serta perhatian pada dunia pendidikan,. Untuk proses belajar dirumah (BDR) berpedoman pada SKB 4 menteri serta SE mendikbud 4 tahun 2020 dan SE sesjen kemendikbud nomor 15 tahun 2020. Secara teknis kami membuat surat edaran nomor: sementara ini prinsipnya dilarang melakukan pembelajaran tatap muka, Mari semua komponen masyarakat untuk lebih disiplin mentaati protokol kesehatan semoga pandemi ini segera berlalu dan kab malang menjadi zona hijau sehingga dapat dilaksanakan pembelajaran dengan normal kembali

dispendik - 2020-07-15 10:16:19


Maaf Bpk./Ibu mau tanya perihal mutasi siswa dari SMP ke MTsN antar kabupaten... Berkas apa saja yang harus saya penuhi? Saya sudah mendapatkan surat mutasi keluar dari sekolah kemudian saya bawa ke sekolah tujuan yang baru, tp dari pihak sekolahan tersebut belum menyetujui karena belum ada surat rekomendasi dari di Diknas terkait. Untuk mendapatkan surat Rekomendasi tersebut apa yg harus saya bawa... Mohon petunjuk. Terimakasih
  • Mukhlis Thohir
  • 2020-07-06 14:44:07
  • Interaksi

Tanggapan

1. Surat Keterangan Pindah dari sekolah lama 2. Surat Keterangan bersedia menerima dari sekolah tujuan 3. Surat Keterangan dari Korwil setempat 4. Nilai rapot terakhir 5. Biodata siswa di rapot Masing-masing difotokopi dan dimasukkan di map. Silahkan datang langsung ke Kantor dinas dengan membawa dokumen asli dan fotokopian yang telah dimasukkan ke Map.

dispendik - 2020-07-09 09:18:47


Maaf saya ingin menanyakan terkait surat untuk penelitian tugas akhir, saya ingin melakukan penelitian di SMA yang ada di kabupaten malang, apakah surat izin penelitiannya bisa saya dapatkan di dinas pendidikan kabupaten atau bebas di semua dinas pendidikan yang ada di malang?
  • Vivi
  • 2020-07-03 20:39:36
  • Interaksi

Tanggapan

Silahkan datang dan menanyakan langsung di Bakorwil Malang di Jl. Simpang Ijen No. 2 Oro2 Dowo Kota Malang. Alamat dan nomor telepon bisa dilihat di web.

dispendik - 2020-07-06 08:23:21


Pendaftaran SMP negeri kab malang mulai kapan pelaksanaa nya
  • Eko kurniawan
  • 2020-04-22 11:42:57
  • Interaksi

Tanggapan

Jalur Prestasi, Afirmasi, dan Perpindahan Orang Tua mulai tanggal 8 - 11 Juni 2020 24 jam online Jalur Zonasi mulai tanggal 16 sampai 19 Juni 2020 24 Jam online

dispendik - 2020-05-19 12:37:11


Jalur Prestasi, Afirmasi, dan Perpindahan Orang Tua mulai tanggal 8 - 11 Juni 2020 24 jam online Jalur Zonasi mulai tanggal 16 sampai 19 Juni 2020 24 Jam online

dispendik - 2020-05-19 12:40:19


Apakah bisa legalisir ijasah SD, SMP, dan SMK di kabupaten malang? Sedangkan saya sekolah SD, SMP, dan SMK di jawa tengah. Kalo bisa apa saja persyaratannya? Mohon di Respon, Terimakasih
  • Dwi Hendratno
  • 2020-07-28 12:52:43
  • Surat Warga

Tanggapan

untuk legalisir sd dan smp, kami bisa melayani dengan membawa ijazah asli dan materai 6000 1 lembar dan ktp berdomisili kabupaten malang sedangkan untuk legalisir smk di Dinas Cabang Pendidikan Kabupaten Malang jl. Simpang Ijen no 2 Malang (Belakang Kantor Bakorwil Malang) dengan persyaratan yang sama

dispendik - 2020-08-05 08:33:50


Selamat pagi, saya dari orang tua dari siswa yang sekolah di SMAN 1 Bululawang. 1. Saya ingin bertanya apakah memang SMAN di KAB MALANG itu memiliki peraturan yang menyatakn di setiap kenaikan kelas ( Tiap Tahun ) HARUS daftar ulang dan membayar biaya daftar ulang sebesar Rp 700.000,- / tahunnya / kenaikan kelas ?! karena di sekolah anak saya harus melakukan dan membayar biaya daftar ulang tesebut ketika kenaikan kelas. Setau saya SMAN di KOTA MALANG tidak pernah ada yang Namanya daftar ulang di setiap kenaikan kelas kalua naik kelas ya tinggal naik kelas saja tanpa harus membayar biaya apapun itu bentuknya. Tapi koq di SMAN 1 BULULAWANG setiap kenaikan kelas harus bayar dl 700rb… seperti murid baru, bukannya anak saya sudah murid di sekolah tersebut kenapa harus daftar ulang ? ni kan sekolah negeri bukan sekolah swasta. Mungkin kalo swasta masi wajar ya kali ada pungutan liar. Karena bukan di Kelola pemerintah. Dan di setiap kali saya minta nota pembayaran daftar ulang selalu tidak di berikan atau bukti lampiran resmi dari sekolah jika memang ada biaya daftar ulang. 2. Di kenaikan kelas tahun ini 2020, spp di naikkan yang awalnya 125rb di tahun 2019 menjadi 200rb. Pihak sekolah beralasan kalua dana BOS dari pemerintah tidak cair maka meminta kesediaan dr wali murid membayar kenaikan spp sebesar 75rb (total spp 200rb) UNTUK MEMBIAYAI GURU HONORER dan akan di kembalikan jika dana BOS di adakan Kembali. Sedangkan saya confirm ke dinas Pendidikan bahwa dana BOS akan cair dalam beberapa hari ini. Kalau memang akan cair mengapa pihak SMAN 1 BULULAWANG tetap menaikkan spp ?! bukankah alasan menaikkan biaya spp itu karena dana BOS tidak ada. Dan lagi2 di setiap saya minta lampirn resmi dr pihak sekolah yang menyatakan kenaikan spp dikarenakan dana BOS tidak pernah di berikan. Mengapa pihak sekolah berbohong ? bukankah ini merugikan para wali murid dan menguntungkan pihak sekolah yang TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ? saya selaku orang tua siswa dan mewakilkan suara wali murid lainnya merasa terbebani… karena kita terkesan mau tidak mau harus menerima keputusan dari sekolah yg sepihak itu. Bukan kah kita menyekolah anak kita di SMA Negeri supaya tidak begitu terbebani dengan biaya seperti SMA Swasta. Tapi mengapa SMA NEGERI 1 BULULAWANG itu seakan seperti SMA SWASTA yang selalu ada pungutan biaya TIDAK RESMI. Saya dan para wali murid memohon bantuan dengan sangat dalam hal ini, jika memang peraturan di atas tidak perna ada di dinas Pendidikan, mohon untuk segera di tindak lanjuti (seperti di audit atau Tindakan lainnya) supaya semua murid di SMAN 1 Bululawang tidak menjadi korban pungutan liar sekolah yang tidak bertanggung jawab. Agar SMAN 1 Bululawang bs menjadi selayaknya SMA NEGERI LAINNYA yang amanah jujur dan mengayomi para murid2nya. Tapi jika memang point2 di atas dikeluarkan resmi dari pemerintah. Kami mohon untuk bs memberikan surat lampiran resmi yg di keluarkan pihak SMAN 1 BULULAWANG dan berstempel agar kami memiliki bukti otentik sehingga kami tidak berpikir negative (seperti Pemerasan pihak sekolah) tentang sekolah ini. Terima Kasih banyak dan mohon dengan sangat bantuannya #SuarawalimuridSMAN1BULULAWANG
  • Donna
  • 2020-06-17 09:12:58
  • Surat Warga

Tanggapan

Untuk SMA/SMK silahkan menghubungi UPT Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Cabang Malang. Alamat dan Nomor telepon bisa diakses di web

dispendik - 2020-06-22 08:40:38


Social Media

Link Terkait