Interaksi Terkini

Assalamu'alaikum. Selamat siang. Mohon ijin bertanya. Saya membaca bahwa untuk pengajuan NUPTK guru SD salah satu persyaratannya harus ada SK Pengangkatan dari Kepala Dinas bagi guru yg statusnya bukan PNS. Apakah guru yg sudah mengajar sekitar 10 tahun tapi bukan PNS dapat mengajukan SK tersebut atau tidak nggih? Selama ini mencoba mengajukan NUPTK tapi tidak bisa karena tidak memiliki SK dr Kepala Dinas tersebut. Mohon maaf, terima kasih sebelumnya.

Tanggapan

Kepada Ibu Ulfi, terimakasih telah meluangkan waktu menghubungi kami. Kami mohon maaf atas ketidaknyamannya. Perihal pertanyaan Ibu mengenai cara memperoleh SK Pengangkatan/Penugasan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dapat kami informasikan bahwa SK Pengangkatan/Penugasan dari Bapak Kepala Dinas bisa diperoleh apabila Ibu sudah lulus Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Apabila sudah lulus dan Ibu sebagai Guru Tetap Yayasan (GTY)/Guru tidak tetap (GTT), Ibu bisa mengupload langsung dokumen yang dibutuhkan seperti KTP, Ijazah SD sampai S1, SK pertama dari yayasan, dan SK Dua tahun terakhir melalui Dapodik verval NUPTK. Selanjutnya, dokumen ibu akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan, LPMP Jawa Timur, serta Kemendikbudritek. Apabila dokumen Ibu sudah disetujui oleh ketiga instansi tersebut, dokumen NUPTK akan otomatis muncul di verval NUPTK dapodik. Berikut ini kami sampaikan Persyaratan pengajuan dan penerbitan NUPTK: 1. PTK terdata dalam pangkalan data Dapodik dan memiliki rombongan belajar. 2. Belum memiliki NUPTK. 3. Bertugas di satuan pendidikan yang memiliki NPSN; 4. Kartu Tanda Penduduk (KTP); 5. Ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir; 6. Bukti memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma IV (D-IV) atau strata 1 (S-1) bagi Pendidik pada Satuan Pendidikan Formal; 7. Bagi yang berstatus CPNS/PNS melampirkan: Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS/PNS; dan atau Surat Keputusan (SK) Penugasan dari Dinas Pendidikan; 8. Surat keputusan pengangkatan/penugasan dari Kepala Dinas Pendidikan bagi yang berstatus bukan PNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 9. Bagi yang berstatus bukan PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat telah bertugas paling sedikit selama 2 (dua) tahun secara terus menerus yang dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya dan SK Penugasan/pembagian jam mengajar dari kepala sekolah/kepala yayasan. Terimakasih atas perhatiannya. Semoga kami bisa lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kedepannya.



Assalamu'alaikum. Mohon maaf, ijin bertanya. Apakah ada lowongan mengajar SD untuk wilayah malang kabupaten? Khususnya di wilayah sekitar singosari, lawang. Saya lulusan PGSD UMM. Terima kasih ????

Tanggapan

Saudara Agik, C , terimakasih telah meluangkan waktunya menghubungi kami. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terkait pertanyaan saudara mengenai Lowongan Guru SD, dapat kami sampaikan bahwa saudara bisa menanyakan langsung ke Dinas Pendidikan Kecamatan Singosari (Korwilcam Singosari) untuk sekolah-sekolah yang masih membuka lowongan guru SD. Atau saudara bisa datang dan membawa lamaran langsung ke sekolah-sekolah yang ingin saudara tuju. Demikian informasi yang bisa kami berikan. Terimakasih atas perhatiannya, semoga kami bisa lebih baik lagi dalam melayani kedepannya.



Mohon bantuan, anak saya sekolah di SMA 1 Sumberpucung masuk tahun 2020. Selama masa pandemi hampir 2 tahun semua kegiatan hanya daring, tapi di sekolah anak saya ini ada biaya dana kegiatan dan selama 2 tahun ini saya harus membayar lebih kurang1, 5 juta. Sdh ditanyakan ini untuk kegiatan apa (tapi jawaban tdk jelas) pokoknya wajib dibayar selain iuran wajib bulanan 225 RB. Ini sangat memberatkan wali murid. Mohon bantuan

Tanggapan

Terimakasih telah menghubungi kami. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terkait permasalahan ibu mengenai dana kegiatan yang harus dibayarkan ke SMAN 1 Sumberpucung. Kami sarankan bapak/ibu menghubungi Bakorwil Malang untuk mengkoordinasikan hal tersebut mengingat jenjang SMA adalah wewenang dari Bakorwil. Bakorwil terletak di Jl. Simpang Ijen Nomor 2 Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang di nomor telepon (0341) 551321 Terimakasih atas perhatiannya, semoga kami bisa memberikan pelayanan lebih baik lagi kedepannya.



Selamat malam, saya ingin bertanya mengenai lowongan magang. Saya adalah lulusan dari Pendidikan Luar Biasa UM. Mohon informasinya

Tanggapan

Kepada Yth Ibu Rosa Terimakasih telah meluangkan waktu menghubungi kami. Terkait pertanyaan Ibu Rosa mengenai Lowongan Magang, dapat kami informasikan bahwa Dinas Pendidikan masih belum ada lowongan magang bagi lulusan menerima lulusan magangayanan kami lebih baik laginkedepannya. terimakasih atas perhatiannya.



Selamat pagi, mohon informasi untuk pendaftaran GTT pada dapodik selama ppkm apakah bisa ataukah bisa dilakukan secara daring?

Tanggapan

Kepada Yth. Saudara Eko Kamarudin Terimakasih telah meluangkan waktu menghubungi kami. Terkait perranyaan bapak mengenai GTT untuk masuk di Dapodik, dapat kami sampaikan bahwa GTT untuk Sekolah Negeri masih belum bisa dimasukkan di Dapodik mulai tanggal 28 februari. Kebijakan ini sesuai Perbup yang melarang pengangkatan Tenaga Non-PNS yang bisa anda unduh di menu pengumuman di web ini. Namun, untuk GTT di sekolah swasta masih bisa dimasukkan di dapodik. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, kami mohon maaf atas ketidaknyamannannya. Terimakasih atas perhatiannya, semoga kami bisa meningkatkan pelayanan lebih baik lagi kepada anda kedepannya.



Assalamu'alaikum. Perkenalkan saya Rita Retno Ningtyas, mohon izin bertanya terkait cara dan syarat pembetulan ijazah yang terdapat kesalahan penulisan nama di ijazah SD dan SMP saya. Nama saya Rita Retno Ningtyas namun di ijazah saya tertulis Rita Retno Ning Tyas. Kesalahannya terdapat pada spasi "Ning Tyas" Terimakasih

Tanggapan

Kepada Yth, saudara Rita Reno Ningtyas. Terimakasih telah bersedia menghubungi kami. Dapat kami sampaikan bahwa persyaratan untuk mengurus surat keterangan pengganti ijazah karena kesalahan penulisan adalah 1. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak ditanda tangani di atas materai 10.000 (fomat 1) sebanyak 1 lembar 2. Fotokopi ijazah sebanyak 1 lembar 3. Foto hitam putih terbaru 3x4 sebanyak 1 lembar 4. Fotokopi KTP sebanyak 1 lembar 5. Fotokopi dokumen pendukung sebanyak 1 lembar. Untuk format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bisa dilihat di surat edaran Penerbitan Surat Pengganti Ijazah yang dapat diunduh di menu Download di web ini. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, jika saudara masih memiliki pertanyaan lain kami sarankan untuk menghubungi kami kembali. Terimakasih atas perhatiannya. Semoga kami bisa meningkatkan pelayanan kepada anda kedepannya



Sekolah apa boleh di jadikan tempat isolasi utk covid-19

Tanggapan

Kepada Yang terhormat Saudara Dicky, Terimakasih telah bersedia menghubungi kami. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terkait pertanyaan saudara mengenai sekolah untuk tempat isolasi, dapat kami sampaikan bahwa hal ini diperbolehkan sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, terimakasih atas perhatiannya.



Assalamu'alaikum Dispendik Kab.Malang. Saya mahasiswi dari salah satu Universitas di Malang. Saya ingin menanyakan terkait kebijakan Dispendik mengenai Guru Tidak Tetap / GTT kabupaten Malang. Apakah ada peraturan pemerintah / undang-undang / peraturan bupati tentang atau yang mengatur perihal GTT di kabupaten Malang ? Jika ada, bagaimana saya bisa mengaksesnya ? Terimakasih dan mohon maaf

Tanggapan

Kepada Yang Terhormat Ibu Aulia Urganadila. Terimakasih telah meluangkan waktu untuk menghubungi kami. Kami mohon maaf atas ketidaknyamananya. Terkait pertanyaan saudara Aulia mengenai Peraturan Pemerintah/Perbup yang mengatur Guru Tidak Tetap (GTT), kami dapat menginformasikan bahwa Pengangkatan GTT diatur pada Perbup Nomor 7 tahun 2021. Saudara bisa mengunduh perbup tersebut melalui situs JDIH Kabupaten Malang. Demikian informasi yang dapat kami berikan. Terimakasih atas perhatiannya. Semoga kami bisa meningkatkan pelayanan kepada anda kedepannya.



Assalamualaikum Wr.Wb Bapak/Ibu di tempat. perkenalkan saya Wiebi Winarto Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, disini kami sampaikan bahwasanya kami sedang melakukan kegiatan KKN di Desa Sumbersekar Kec. Dau tepatnya di RA Baiturrochman. Salah satu proker kami ialah memberikan penyuluhan/parenting kepada wali murid disana dengan tema "Dampak Penggunaan Ponsel Pada Anak Usia Dini" . disini kemudin kami bermaksud untuk mengundang perwakilan dari Dinas Pendidikan Kab. Malang untuk menyampaikan pemaparan materi atau menjadi narasumber pada acara tersebut. terkait dengan mekanisme mengundangnya bagaimana ya Bapak/Ibu ? sekian. Wassalamualaikum Wr. Wb

Tanggapan

Kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Wiebi Winarto Terimakasih telah meluangkan waktu untuk menghubungi kami. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terkait pertanyaan bapak/ibu perihal mekanisme mengundang narasumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dapat kami informasikan bahwa bapak/ibu diharuskan menyerahkan Surat Permohonan Narasumber yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Bapak Rachmat Hardijono. Bapak/Ibu bisa menyerahkan langsung ke kantor kami atau bisa melalui email : suratmasukdispendik2018@gmail.com Mohon konfirmasikan ke kami apabila bapak/ibu sudah mengirimkan. Demikian informasi yang bisa kami berikan. Semoga kami bisa meningkatkan pelayanan kepada anda kedepannya.



Apakah bisa legalisir ijasah SD, SMP, dan SMK di kabupaten malang? Sedangkan saya sekolah SD, SMP, dan SMK di jawa tengah. Kalo bisa apa saja persyaratannya? Mohon di Respon, Terimakasih

Tanggapan

untuk legalisir sd dan smp, kami bisa melayani dengan membawa ijazah asli dan materai 6000 1 lembar dan ktp berdomisili kabupaten malang sedangkan untuk legalisir smk di Dinas Cabang Pendidikan Kabupaten Malang jl. Simpang Ijen no 2 Malang (Belakang Kantor Bakorwil Malang) dengan persyaratan yang sama



Selamat pagi, saya dari orang tua dari siswa yang sekolah di SMAN 1 Bululawang. 1. Saya ingin bertanya apakah memang SMAN di KAB MALANG itu memiliki peraturan yang menyatakn di setiap kenaikan kelas ( Tiap Tahun ) HARUS daftar ulang dan membayar biaya daftar ulang sebesar Rp 700.000,- / tahunnya / kenaikan kelas ?! karena di sekolah anak saya harus melakukan dan membayar biaya daftar ulang tesebut ketika kenaikan kelas. Setau saya SMAN di KOTA MALANG tidak pernah ada yang Namanya daftar ulang di setiap kenaikan kelas kalua naik kelas ya tinggal naik kelas saja tanpa harus membayar biaya apapun itu bentuknya. Tapi koq di SMAN 1 BULULAWANG setiap kenaikan kelas harus bayar dl 700rb… seperti murid baru, bukannya anak saya sudah murid di sekolah tersebut kenapa harus daftar ulang ? ni kan sekolah negeri bukan sekolah swasta. Mungkin kalo swasta masi wajar ya kali ada pungutan liar. Karena bukan di Kelola pemerintah. Dan di setiap kali saya minta nota pembayaran daftar ulang selalu tidak di berikan atau bukti lampiran resmi dari sekolah jika memang ada biaya daftar ulang. 2. Di kenaikan kelas tahun ini 2020, spp di naikkan yang awalnya 125rb di tahun 2019 menjadi 200rb. Pihak sekolah beralasan kalua dana BOS dari pemerintah tidak cair maka meminta kesediaan dr wali murid membayar kenaikan spp sebesar 75rb (total spp 200rb) UNTUK MEMBIAYAI GURU HONORER dan akan di kembalikan jika dana BOS di adakan Kembali. Sedangkan saya confirm ke dinas Pendidikan bahwa dana BOS akan cair dalam beberapa hari ini. Kalau memang akan cair mengapa pihak SMAN 1 BULULAWANG tetap menaikkan spp ?! bukankah alasan menaikkan biaya spp itu karena dana BOS tidak ada. Dan lagi2 di setiap saya minta lampirn resmi dr pihak sekolah yang menyatakan kenaikan spp dikarenakan dana BOS tidak pernah di berikan. Mengapa pihak sekolah berbohong ? bukankah ini merugikan para wali murid dan menguntungkan pihak sekolah yang TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ? saya selaku orang tua siswa dan mewakilkan suara wali murid lainnya merasa terbebani… karena kita terkesan mau tidak mau harus menerima keputusan dari sekolah yg sepihak itu. Bukan kah kita menyekolah anak kita di SMA Negeri supaya tidak begitu terbebani dengan biaya seperti SMA Swasta. Tapi mengapa SMA NEGERI 1 BULULAWANG itu seakan seperti SMA SWASTA yang selalu ada pungutan biaya TIDAK RESMI. Saya dan para wali murid memohon bantuan dengan sangat dalam hal ini, jika memang peraturan di atas tidak perna ada di dinas Pendidikan, mohon untuk segera di tindak lanjuti (seperti di audit atau Tindakan lainnya) supaya semua murid di SMAN 1 Bululawang tidak menjadi korban pungutan liar sekolah yang tidak bertanggung jawab. Agar SMAN 1 Bululawang bs menjadi selayaknya SMA NEGERI LAINNYA yang amanah jujur dan mengayomi para murid2nya. Tapi jika memang point2 di atas dikeluarkan resmi dari pemerintah. Kami mohon untuk bs memberikan surat lampiran resmi yg di keluarkan pihak SMAN 1 BULULAWANG dan berstempel agar kami memiliki bukti otentik sehingga kami tidak berpikir negative (seperti Pemerasan pihak sekolah) tentang sekolah ini. Terima Kasih banyak dan mohon dengan sangat bantuannya #SuarawalimuridSMAN1BULULAWANG

Tanggapan

Untuk SMA/SMK silahkan menghubungi UPT Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Cabang Malang. Alamat dan Nomor telepon bisa diakses di web